Rabu, 21 November 2018

Perlukah ODGJ Berpartisipasi dalam Pemilu?

Sebentar lagi, warga negara Indonesia akan melakukan pesta demokrasi (Pemilu). Secara konstitusi, seluruh warga negara Indonesia (WNI) wajib menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada 3 syarat yang wajib bagi warga negara untuk tercatat sebagai pemilih, yaitu WNI, berusia 17 tahun atau lebih saat memilih, pernah atau sudah menikah.
Beberapa waktu lalu, KPU sebagai panitia pelaksanaan Pemilu kembali aktif mendata panti-panti rehabilitasi/sosial ataupun Rumah Sakit, serta tidak ketinggalan pasien-pasien ODGJ. Hal itu dilakukan sebagai langkah Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP). Pasalnya mereka juga memiliki hak yang sama sebagai warga negara, yakni memilih.

Ilustrasi gambar: ukmimpmusu.files.wordpress.com

Ada sebuah keganjalan bila ODGJ turut disertakan dalam Pemilu. Karena pasien ODGJ termasuk WNI yang memiliki kondisi tertentu. Padahal, KPU sendiri telah mengatur bahwa larangan memilih bagi mereka yang memiliki gangguan jiwa atau mental, seseorang yang dicabut hak pilihnya –berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta anggota TNI/Polri.

Menurut Undang-Undang (UU) No.18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa (Keswa), ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Bayangkan saja nanti saat pencoblosan, dengan jumlah kertas suara yang banyak dan dengan pilihan yang banyak, apakah ODGJ mampu menentukan pilihan? Bahkan, banyak dari pasien ODGJ itu sendiri yang tidak bisa menyelesaikan kebutuhannya secara mandiri. Memakai pakaian atau mengobrol misalnya. Mereka juga kerap melakukan tindakan anarki terlebih pada orang-orang yang tidak dikenali. Seperti salah satu warga di Sukaraja, Bumi Waras, Bandar Lampung, yang membacok tetangganya sendiri karena merasa seolah diganggu.

Seharusnya, pemerintah tidak hanya intens melakukan pendataan saat menjelang Pemilu saja. Tetapi lebih kepada penyembuhan dan rehabilitasi ODGJ itu sendiri. Melakukan rehabilitasi dan pemberdayaan yang massif, sehingga pasien ODGJ dapat pulih kembali. dengan begitu, setelah kembali normal dan bisa beraktivitas seperti biasa, bisa kembali menggunakan hak suaranya. Tentunya mereka akan menggunakan hak suaranya dengan lebih bijak.

#opinipolitik
#ezzatania


Tidak ada komentar:

Posting Komentar